Kementerian PUPR Siap Revitalisasi Rusunawa Pekerja di Perbatasan

KALIMANTAN UTARA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Penyediaan Perumahan siap melakukan revitalisasi terhadap bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para pekerja di daerah perbatasan yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pasalnya, Rusunawa tersebut sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di daerah tersebut.

“Kami akan revitalisasi bangunan Rusunawa pekerja di daerah Nunukan ini. Pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi warga di perbatasan Indonesia -Malaysia merupakan prioritas kami” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan saat meninjau Rusunawa Pekerja yang berada di daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/5).

Menurut Syarif, Rusunawa pekerja yang dibangun ini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan Sei Jepun yang digunakan oleh para TKI saat hendak pulang ke Indonesia.
“Kami harap bangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal para pekerja di Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai tempat singgah bagi para TKI yang pulang dari Malaysia” terangnya.

Pada kesempatan ini, Dirjen Penyediaan Perumahan langsung meninjau bangunan Rusunawa yang kondisinya terlihat kurang terawat tersebut. Dirinya juga langsung  berbicara dengan Bupati Nunukan dan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan agar bangunan yang ada saat ini bisa ditempati oleh para pekerja sehingga secara tidak langsung mereka bisa ikut merawat bangunan tersebut.
 
Kementerian PUPR, imbuh Syarif, akan mengalokasikan dana sekitar Rp 7 Miliar untuk merevitalisasi dua twin block Rusunawa yang memiliki kapasitas masing-masing 96 kamar. Nantinya Rusunawa yang berlokasi dipinggir pantai tersebut juga akan dibangun pagar pembatas sehingga keamanan dan kenyamanan para penghuni bisa lebih baik.

“Total anggaran yang kami siapkan untuk revitalisasi bangunan Rusunawa ini sekitar Rp 7 Miliar. Kami harap Pemda juga bisa ikut merawat bangunan ini karena memang sangat bermanfaat agar fasilitas perumahan di perbatasan tidak kalah dengan negara tetangga” harapnya.

Sementara itu, Bupati Nunukan Basri menuturkan, pihaknya sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk perbaikan Rusunawa pekerja ini. Selain itu, masih banyak juga masyarakat di daerah perbatasan yang masih memiliki rumah tidak layak ini sehingga bantuan di bidang perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk membangun perbatasan.

“Setiap minggunya khususnya hari Kamis banyak sekali TKI yang datang dari Malaysia ke Indonesia. Adanya Rusunawa ini merupakan salah satu tempat tinggal bagi parapekerja” terangnya.

Read More

Rumah Tidak Layak Huni Berkurang 890.000 Unit

Jakarta - Pemerintah mengklaim bahwa jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah berkurang 890.000 unit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 lalu jumlah RTLH mencapai 3,4 juta unit dan kini telah menjadi 2,51 juta unit.

"Ini perlu kita syukuri sebagai bagian dari prestasi kita semua, baik pemerintah maupun semua stakeholder dalam menangani rumah tidak layak huni," kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedy Permadi pada kegiatan Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2016 di Discovery Hotel Ancol, Rabu (27/4).

Kegiatan Bimbingan Teknis Dekonsentrasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari 34 Provinsi.

Dedy menjelaskan, berdasarkan Potret Rumah Tangga hasil Basis Data Terpadu (BDT) 2015 oleh BPS, dari survei terhadap 40 persen terendah, diperoleh data bahwa rumah yang rawan layak huni sebanyak 2,18 juta dan rumah yang tidak layak huni 0,33 juta, sehingga total RTLH sebanyak 2,51 juta.

Kementerian PUPR sendiri selama ini telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menyelesaikan RTLH. Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas dengan nilai bantuan Rp 15 juta dan Rp 30 juta untuk pembangunan baru.

“Konsentrasi kita adalah mengurangi backlog baik secara kepemilikan maupun kepenghunian, serta peningkatan kualitas rumah agar jumlah rumah tidak layak huni terus berkurang,” katanya.

Dedy Permadi juga mengajak semua pemerintah daerah bidang perumahan untuk meningkatkan kerjasama terutama dalam pembentukan kelompok kerja (Pokja) provinsi dan pendataan perumahan.

Menurutnya, dekonsentrasi dimaksudkan untuk melimpahkan dua tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu pembentukan Pokja dan Pendataan. “Pendataan ini sangat penting karena kita perlu data riil backlog di masing-masing daerah saat ini. Selain itu juga perlu adanya pendataan penyediaan perumahan yang sekarang berlangsung. Hal ini terkait juga dengan pendataan untuk Program Satu Juta Rumah," tutur Dedy. 

Dedy menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang perumahan, terdapat target kualitas dan target kuantitas. Lebih lanjut ia menjelaskan, target kuantitas yaitu pembangunan 550.000 unit satuan rumah susun, 50.000 unit rumah khusus, 900.000 unit rumah umum (subsidi) dan 2,2 juta unit rumah swadaya. Sementara target kualitas adalah peningkatan peran pemerintah daerah, peningkatan peran badan usaha bidang perumahan dan inovasi teknologi bidang perumahan. 

Read More