Kementerian PUPR Luncurkan Program SIBARU Untuk Memudahkan Pengusulan Bantuan Perumahan

Tampilan Aplikasi SIBARU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan luncurkan aplikasi untuk memudahkan pengajuan usulan bantuan perumahan yang disebut SIBARU (Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan).

Aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersingkat jalur birokrasi dalam proses pengusulan bantuan perumahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Selama ini proses pengajuan usulan bantuan perumahan seringkali membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Maka dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas waktu, tenaga dan biaya, aplikasi ini dihadirkan" ungkap Kepala Subdit Data dan Informasi, Nanang Sofwan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Usulan Bantuan Program (SIBARU) Tahun 2016 pada 9 Juni 2016 di Hotel Grand Quality Yogyakarta.

Aplikasi SIBARU telah dibangun pada tahun 2015 untuk mendukung kegiatan Direktorat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota serta telah di uji cobakan di 3 wilayah yaitu Prov D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

SIBARU akan digunakan untuk pengajuan usulan program perumahan dan permukiman, yaitu pembangunan Rusunawa, rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) rumah umum.

Pengguna dari aplikasi ini adalah pengusul bantuan perumahan dan permukiman, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga lain dan penerima usulan bantuan yaitu Direktorat Perencanaan dan Direktorat Teknis di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Untuk dapat menggunakan aplikasi SIBARU, user dapat membuka melalui website Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016. 

"Mulai 2016 ini aplikasi SIBARU ini pelan-pelan akan disosialisasikan secara bertahap kepada para user" jelas Nanang Sofwan pada kegiatan Bimtek yang dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dari seluruh Indonesia serta perwakilan Dinas PU Provinsi DIY dan Kota-Kabupaten di DIY tersebut. 

"Harapan kami, Sibaru dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk memadukan usulan dari berbagai daerah sehingga mudah diklasifikasi berdasarkan skala prioritasnya" ungkap Kepala Bidang Perumahan Provinsi DIY, Birowo Budi Santoso.