KEMENTERIAN PUPR SIAP BEDAH 95.000 UNIT RUMAH

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan siap bedah 95.000 unit rumah pada program Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) dalam rangka pelaksanaan Satu Juta Rumah Tahun Anggaran 2016 

Program BSPS merupakan salah satu program Ditjen Penyediaan Perumahan dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau sering dikenal sebagai program bedah rumah. Bentuk program ini adalah peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah, untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

"Tugas pokok Pemerintah dalam bidang perumahan adalah menyelesaikan backlog (kekurangan jumlah rumah) 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta. Dan dalam 5 tahun kedepan kita harus dapat mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta" ungkap Dirjen Penyediaan Perumahan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyiapan Pelaksanaan BSPS di Hotel Atria, Tangerang (13/4) yang  dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang terdiri dari PPK SNVT Provinsi, Konsultan Manajemen Pusat, Konsultan Manajemen Strategis dan para Team Leader.

Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan  250.000 pembangunan baru. Sedangkan anggaran Pemerintah Pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400.000. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000. Gap tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintak Kota/Kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR.

Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan, bahwa bantuan harus sebesar Rp 15 juta atau Rp 30 juta.

“Apabila kondisi rumah setelah disurvey hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan. Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan, yaitu 95.000 unit. Sistem itu telah dilaksanakan pada 2015 dan dapat berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH”, jelas Syarif.

Direktur Rumah Swadaya, Hardi Simamora menambahkan bahwa pada tahun 2015 lalu target yang direncanakan adalah sebesar 70.000 tetapi dapat tercapai lebih besar, yaitu 82.000.

“Capaian bisa lebih besar karena jumlah bantuan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan" jelas Hardi.

Pada rapat koordinasi tersebut, Syarif juga menekankan pentingnya pendataan RTLH oleh Pemerintah Daerah.

"Yang tepenting saat ini adalah pendataan RTLH oleh Pemda, karena pengajuan BSPS adalah dengan sistem Bottom Up oleh Pemkab/kota secara bertahap dengan pengusulan dimulai dari pada Lurah. Itulah kenapa SNVT sangat penting. SNVT  mendekatkan pada data di setiap daerah. Sehingga bisa menjadi wakil untuk mempermudah pelaksanaan BSPS.” Jelas Syarif.

Disamping usulan melalui Pemda, terdapat pula usulan strategis. Usulan strategis ini merupakan usulan BSPS yang dilihat dari kebutuhan secara Nasional. Sistem bersifat top down.

“Usulan strategis perlu untuk pengusulan yang datang pada pertengahan tahun. Karena banyaknya usulan yang datang secara mendadak dan memerlukan kebutuhan khusus. Sehingga tidak mengganggu alokasi untuk usulan dari Pemda.”, terang Syarif.

Syarif juga berpesan bahwa program BSPS bukan hanya sekedar mengejar output yaitu dengan membagi bantuan. Tetapi juga bagaimana outcome-nya, hingga rumah selesai  dibangun dan dihuni.(*) 

Sumber : sejutarumah.id

Read More

Klaten Terima Bantuan Bedah Rumah untuk 897 Rumah senilai total Rp 13,39M

Sebanyak 897 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Total bantuan untuk pemugaran rumah tak layak huni (RTLH) itu senilai Rp13,39 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Klaten, Abdul Mursyid, mengatakan sebelumnya DPU dan ESDM mengusulkan 931 MBR mendapat bantuan pemugaran rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dari jumlah itu, 897 RTLH yang dipilih untuk dilakukan pemugaran. Sebanyak 13 MBR masing-masing menerima bantuan Rp10 juta. Sementara, 884 MBR masing-masing mendapat bantuan pemugaran RTLH senilai Rp15 juta.

Seluruh penerima bantuan berasal dari Kecamatan Bayat. Mereka tersebar di Desa Ngerangan, Jotangan, Jarum, Banyuripan, Dukuh, dan Krikilan. Pemugaran rumah melalui BSPS paling banyak dilakukan di Desa Ngerangan menyasar ke 298 RTLH.

“Sebelumnya dilakukan verifikasi langsung oleh tim dari kementerian. Dari verifikasi itu, ada 897 RTLH di Kecamatan Bayat yang mendapat bantuan,” kata dia, Rabu (4/11/2015).

Mursyid mengatakan bantuan berupa uang guna membeli bahan bangunan pemugaran rumah. Uang diberikan langsung melalui rekening masing-masing penerima bantuan.

“Wujud bantuan dari APBN itu dikirimkan ke tabungan masing-masing penerima. Ada pertanggungjawaban dari penggunaan dana itu. Setiap pembelian harus dimintakan kuitansi sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana. Nanti juga ada tim yang datang untuk memantau pelaksanaan pemugaran,” jelas dia.

Terkait jumlah bantuan serupa pada 2016, Mursyid menjelaskan pemkab masih menunggu kepastian pemerintah pusat. Bantuan itu diperlukan guna pemugaran RTLH yang hingga kini belum mendapat pemihakan bantuan.

Berdasarkan hasil pendataan BPS 2011 terdapat 29.933 RTLH di Klaten. Sebanyak 13.128 RTLH sudah dipugar melalui bantuan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, serta APBD.

Bupati Klaten, Sunarna, meminta agar penerima bantuan merawat rumah seusai mendapat bantuan. Ia menjelaskan BPS yang diberikan pemerintah ditujukan guna kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesehatan.

“Rumah dibangun dengan pintu dan jendela serta lantai yang memenuhi syarat kesehatan agar penghuninya mampu menghirup udara segara,” katanya seusai penyerahan BSPS secara simbolis di Desa Ngerangan, Rabu.

Pejabat Pembuat Komitman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Puji Astuti, mengatakan ada dua jenis bantuan yang diberikan yakni model atal lantai dan dinding (Aladin) dengan masing-masing penerima mendapat Rp15 juta.

Selain itu, bantuan senilai Rp10 juta untuk pemugaran atap dan dinding atau lantai dan dinding.

Sumber solopos.com sejutarumah.id

Read More